Media Suara Palu, PALU – Rencana keberangkatan sejumlah pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Palu ke Singapura dengan anggaran sekitar Rp1,1 miliar mendapat sorotan dari anggota Badan Anggaran (Banggar) Abdurrahim Nasar Al’Amri atau akrab disapa Wim.
Wim mempertanyakan urgensi dan komposisi peserta dalam program yang disebut sebagai pengembangan kompetensi aparatur tersebut. Ia menilai, perjalanan ke luar negeri dengan menggunakan anggaran daerah semestinya memberikan manfaat yang jelas bagi peningkatan kapasitas dan pembangunan Kota Palu.
Menurut Wim, jika tujuan kegiatan adalah meningkatkan kompetensi aparatur, pemerintah seharusnya mempertimbangkan pegawai yang memiliki prestasi dan kemampuan teknis di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Kenapa tidak orang-orang yang memang punya kemampuan, yang berprestasi di masing-masing OPD itu yang dibawa?” kata Wim di gedung DPRD Kota Palu, Selasa (22/9/2026).
Ia menilai kesempatan mengikuti program pengembangan kapasitas tidak semestinya hanya didominasi pimpinan OPD. Menurutnya, aparatur yang berhubungan langsung dengan persoalan teknis di lapangan juga perlu diberikan ruang untuk mendapatkan pengalaman dan pengetahuan baru.
Wim juga menyoroti besarnya anggaran yang disiapkan untuk kegiatan tersebut. Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, anggaran yang diusulkan mencapai sekitar Rp1,126 miliar dalam pembahasan APBD Perubahan 2026.
Ia mengingatkan pentingnya efisiensi dalam penggunaan APBD. Menurut Wim, perjalanan luar negeri jangan sampai hanya dipandang sebagai fasilitas bagi pejabat, sementara kebutuhan peningkatan kapasitas ASN secara lebih luas belum menjadi pertimbangan utama.
“Jangan sampai ini hanya menjadi perjalanan kepala-kepala dinas. Kalau memang reward, berikan kepada orang-orang yang berprestasi di setiap OPD,” demikian inti pandangan Wim.
Rencana kegiatan itu disebut melibatkan sekitar 39 pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat eselon II di lingkungan Pemkot Palu. Rangkaian kegiatan direncanakan berlangsung selama tujuh hari, dengan agenda di Jakarta dan dilanjutkan ke Singapura.
Namun, bagi Wim, pemerintah tetap perlu menjelaskan secara terbuka dasar penentuan peserta, tujuan kegiatan, serta hasil yang hendak dicapai agar penggunaan anggaran daerah tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan pembangunan Kota Palu.
Sorotan Wim ini muncul di tengah pembahasan APBD Perubahan 2026, ketika DPRD dan pemerintah daerah juga tengah membahas efisiensi serta prioritas penggunaan anggaran.
