Media Suara Palu, PALU— Anggota DPRD Kota Palu, Dr. Arif Miladi, S.Sos., M.Si., melaksanakan kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat atau reses Caturwulan II Masa Persidangan Tahun 2026, Rabu (19/8/2026).
Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan secara langsung berbagai aspirasi, kebutuhan, maupun persoalan yang dihadapi di lingkungan masing-masing.
Dalam reses itu, warga menyampaikan sejumlah kebutuhan yang dinilai penting untuk mendapat perhatian pemerintah, di antaranya perbaikan infrastruktur jalan dan drainase. Kondisi jalan yang mengalami kerusakan serta drainase yang membutuhkan pembenahan menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan masyarakat.
Arif Miladi mengatakan, berbagai masukan tersebut akan menjadi bahan untuk diperjuangkan sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku di DPRD Kota Palu.
Menurutnya, reses bukan sekadar agenda pertemuan dengan masyarakat, tetapi merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi DPRD dalam menyerap dan memperjuangkan kebutuhan warga.
“Reses ini menjadi kesempatan bagi kami untuk mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Aspirasi terkait perbaikan jalan dan drainase, tentu menjadi perhatian dan akan kami perjuangkan sesuai kewenangan yang ada,” ujar Arif Miladi.
Selain menyerap aspirasi, Arif Miladi juga menyampaikan bahwa sejumlah program pemberdayaan masyarakat yang sebelumnya diperjuangkan melalui aspirasi warga telah terealisasi dan dimanfaatkan langsung oleh masyarakat.
Beberapa di antaranya berupa pengadaan **sound system, tenda dan kursi** yang dapat digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan sosial, keagamaan dan kemasyarakatan.
“Beberapa program pemberdayaan masyarakat melalui pengadaan sound system, tenda dan kursi sudah dipergunakan masyarakat. Ini merupakan bentuk tanggung jawab kami dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat,” katanya.
Ia berharap fasilitas yang telah diberikan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.
Di sisi lain, Arif Miladi juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam memenuhi kewajiban membayar **pajak dan retribusi daerah**. Menurutnya, kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi memiliki peran penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palu.
PAD yang semakin kuat, kata dia, akan memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik, termasuk peningkatan infrastruktur.
“Kami juga mengimbau masyarakat untuk taat membayar pajak dan retribusi daerah. Ini penting karena pajak dan retribusi merupakan salah satu sumber PAD yang nantinya kembali kepada masyarakat melalui pembangunan dan peningkatan pelayanan di Kota Palu,” jelasnya.
Menurut Arif Miladi, pembangunan kota membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Karena itu, selain pemerintah berkewajiban menghadirkan pembangunan yang sesuai kebutuhan warga, masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk mendukung pembangunan melalui kepatuhan terhadap kewajiban daerah.
Ia menegaskan, perjuangan aspirasi masyarakat tidak berhenti pada pelaksanaan reses. Setiap aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan untuk dikawal agar dapat ditindaklanjuti melalui program pembangunan yang memberikan manfaat nyata.
“Kami ingin aspirasi masyarakat yang disampaikan tidak berhenti sebatas catatan dalam reses, tetapi dapat ditindaklanjuti dan memberikan manfaat. Apa yang sudah terealisasi menjadi bagian dari tanggung jawab kami kepada masyarakat,” ujarnya.
Arif Miladi juga memastikan akan terus membuka ruang komunikasi dengan masyarakat untuk mengetahui perkembangan berbagai persoalan di lapangan, sekaligus memperjuangkan kebutuhan yang menjadi kepentingan bersama.
Kegiatan reses tersebut turut didampingi Koordinator Pendamping Reses Agustiartie Fitriyani T., S.H. dan Degrita M.K. Tobigo, S.Sos., M.Si., serta Pendamping Reses Dewi Dwira Indriani, S.E. dan Sahrul Mubarak.
Melalui kegiatan tersebut, diharapkan sinergi antara masyarakat dan wakil rakyat semakin kuat, sehingga berbagai kebutuhan warga, terutama terkait infrastruktur dasar dan pelayanan publik, dapat menjadi perhatian dalam proses perencanaan pembangunan Kota Palu.
