PALU – Ketua Fraksi PKB DPRD Sulawesi Tengah, Muhammad Safri, angkat bicara menanggapi komentar masyarakat yang meminta dirinya agar turut “turun ke pusat” menemui kementerian, menyusul polemik pernyataan Bupati Morowali Utara yang mengibaratkan diri seperti “pengemis” dalam memperjuangkan Dana Bagi Hasil (DBH).
Safri menilai komentar tersebut sebagai bentuk aspirasi publik yang sah, namun perlu diluruskan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melihat peran dan fungsi masing-masing pihak dalam tata kelola pemerintahan.
“Kalau ada masyarakat yang meminta wakil rakyat turun ke pusat, itu sah-sah saja sebagai bentuk kontrol publik. Tapi perlu dipahami, perjuangan anggaran itu tidak bisa disederhanakan seolah-olah hanya soal datang dan meminta,” tegas Safri.
Ia menegaskan, DPRD memiliki fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi yang dijalankan sesuai kewenangan. Sementara itu, komunikasi langsung dengan kementerian terkait anggaran teknis merupakan domain eksekutif, dalam hal ini kepala daerah.
“Jangan sampai narasi yang berkembang justru mengaburkan peran. Kepala daerah memang punya jalur komunikasi langsung dengan pemerintah pusat. DPRD mendukung dari sisi politik anggaran dan pengawasan, bukan dengan cara ‘melobi’ seperti yang dibayangkan publik,” ujarnya.
Terkait kritik yang menyebut dirinya seharusnya menggerakkan jaringan partai di tingkat pusat, Safri menegaskan bahwa komunikasi politik tetap dilakukan, namun tidak dalam kerangka yang merendahkan martabat daerah.
“Kami di partai tentu punya komunikasi hingga ke pusat. Tapi kami tidak ingin membangun narasi seolah-olah daerah ini harus ‘meminta-minta’. Itu yang sejak awal saya kritik, karena bisa mencederai harga diri daerah,” katanya.
Safri kembali menekankan bahwa Dana Bagi Hasil merupakan hak daerah penghasil yang dijamin dalam sistem keuangan negara, bukan bentuk belas kasihan pemerintah pusat.
“DBH itu hak, bukan hadiah. Jadi yang perlu diperjuangkan adalah mekanisme dan keadilan distribusinya, bukan dengan membangun citra seolah-olah kita ini bergantung penuh,” tegasnya.
Ia pun mengajak masyarakat untuk melihat persoalan ini secara lebih objektif dan tidak terjebak pada narasi yang emosional.
“Kritik masyarakat itu penting, tapi mari kita sama-sama menjaga marwah daerah. Perjuangan boleh keras, tapi bahasa dan cara juga harus mencerminkan harga diri kita sebagai daerah yang punya potensi besar,” tutup Safri.
