Media Suara Palu, MOROWALI UTARA – Wakil Bupati Morowali Utara, H. Djira K., S.Pd., M.Pd., secara resmi membuka Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip Dinamis bagi Aparatur Pemerintah Desa Tahun 2026 di Gedung Perpustakaan Daerah Morowali Utara, Rabu (29/7/2026). Kegiatan ini menjadi langkah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dalam mempercepat transformasi digital tata kelola pemerintahan desa melalui penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI).
Bimbingan teknis yang diselenggarakan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (Dispusarda) Morowali Utara tersebut diikuti 50 peserta dari 25 desa. Setiap desa mengirimkan dua aparatur yang membidangi administrasi dan kearsipan. Kegiatan berlangsung selama dua hari, 29–30 Juli 2026.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Djira menegaskan bahwa pengelolaan arsip tidak lagi sekadar menyimpan dokumen, tetapi menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel.
“Arsip adalah rekam jejak akuntabilitas pemerintahan, bukti hukum, sekaligus memori kolektif penyelenggaraan negara. Karena itu, pengelolaan arsip yang baik merupakan bagian penting dari pelayanan publik yang berkualitas,” tegas Djira.
Menurutnya, penerapan aplikasi SRIKANDI merupakan langkah strategis untuk mendukung digitalisasi administrasi hingga ke tingkat desa. Melalui sistem tersebut, proses persuratan dan pengelolaan arsip dapat dilakukan secara elektronik, terpadu, transparan, dan dapat diakses secara real time sebagai bagian dari implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Djira meminta seluruh peserta mengikuti pelatihan dengan serius agar mampu menjadi pelopor transformasi digital di desa masing-masing.
“Saya minta seluruh peserta mengikuti bimbingan teknis ini dengan sungguh-sungguh. Setelah kembali ke desa, saudara harus siap menjadi agen perubahan digital serta mengimplementasikan SRIKANDI tanpa penundaan,” ujarnya.
Selain meningkatkan kapasitas aparatur, pemerintah desa juga diminta menyiapkan infrastruktur pendukung, seperti jaringan internet, perangkat kerja yang memadai, serta menjaga keamanan dan kerahasiaan data arsip desa.
Ia menekankan bahwa kualitas administrasi desa menjadi cerminan kualitas tata kelola pemerintahan daerah secara keseluruhan.
“Transformasi digital tidak boleh berhenti di tingkat kabupaten. Desa adalah garda terdepan pelayanan publik, sehingga kualitas administrasi desa akan menentukan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Kearsipan Dispusarda Morowali Utara, Titin C.K. Tobigo, menjelaskan bahwa pelaksanaan bimbingan teknis mengacu pada sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012, serta Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dan Kearsipan.
Menurutnya, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan arsip dinamis, membangun budaya tertib arsip, serta memperkuat implementasi SRIKANDI untuk mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel.
Bimbingan teknis menghadirkan arsiparis dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah serta Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagai narasumber.
Turut mendampingi Wakil Bupati dalam kegiatan tersebut antara lain Kepala Dispusarda Morowali Utara Chester Tumimomor, S.Pt., Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Herry Yohanes Pinontoan, S.STP., M.AP., serta Kepala Bappelitbangda Gerzom Tandi, S.T., M.Eng.
Usai membuka kegiatan, Wakil Bupati bersama jajaran pemerintah daerah meninjau fasilitas Gedung Perpustakaan Daerah Morowali Utara. Ia berharap penerapan SRIKANDI segera terlaksana di seluruh desa sehingga mampu memperkuat tertib administrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendukung terwujudnya pemerintahan yang modern, transparan, serta profesional di Kabupaten Morowali Utara.
