Media suara Palu, PALU- Bantuan modal usaha, bantuan peralatan bagi pelaku usaha, hingga pembangunan infrastruktur menjadi aspirasi yang dominan disampaikan masyarakat dalam Reses Anggota DPRD Kota Palu, Muchsin Ali, daerah pemilihan (Dapil) Palu Barat–Ulujadi, pada Reses Caturwulan III Masa Persidangan Tahun 2026, Jumat (6/11/2026).
Muchsin Ali mengatakan, aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam kegiatan reses kali ini masih didominasi kebutuhan bantuan langsung, terutama dukungan permodalan bagi pelaku usaha kecil, bantuan peralatan usaha, serta bantuan sosial.
Menurutnya, aspirasi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih membutuhkan dukungan pemerintah untuk memperkuat aktivitas ekonomi dan memenuhi kebutuhan sosial di lingkungan masing-masing.
Ia mengungkapkan, sejumlah aspirasi masyarakat yang diperjuangkan sebelumnya telah direalisasikan sepanjang 2026. Di antaranya bantuan modal usaha, bantuan peralatan, serta dukungan pembangunan infrastruktur.
“Yang tahun ini terealisasi cukup banyak, terutama bantuan-bantuan modal usaha, bantuan alat dan infrastruktur,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi karena berbagai bantuan yang diperjuangkan dapat disalurkan kepada masyarakat tanpa mengalami penundaan.
“Alhamdulillah, semua dapat tersalurkan ke masyarakat tanpa ada yang tertunda. Tentunya kami cukup bahagia karena bantuan tersebut bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ungkapnya.
Meski demikian, Muchsin mengakui masih terdapat sejumlah aspirasi yang belum dapat direalisasikan. Ia meminta masyarakat memahami kondisi keuangan daerah yang saat ini menghadapi keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi.
Selain persoalan bantuan dan infrastruktur, ia turut menyoroti keluhan warga terkait keberadaan tiang listrik milik PLN yang dinilai mengganggu dan dikhawatirkan membahayakan keselamatan masyarakat.
Menurutnya, persoalan tersebut bukan kali pertama disampaikan warga. Bahkan, pada pelaksanaan reses sebelumnya, masyarakat telah mengeluhkan keberadaan tiang listrik yang dikhawatirkan roboh dan meminta agar dipindahkan.
“Mohon perhatian pihak PLN untuk melihat langsung kondisi di lapangan. Warga sudah beberapa kali memohon agar tiang listrik tersebut dipindahkan, karena mereka khawatir jika sewaktu-waktu roboh,” tegasnya.
Ia berharap pihak PLN dapat menindaklanjuti keluhan tersebut melalui pemeriksaan langsung di lokasi, sehingga aspek keselamatan dan kenyamanan masyarakat di wilayah Palu Barat–Ulujadi dapat lebih diperhatikan.
Dalam kegiatan reses tersebut turut hadir sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, yakni Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Sosial, serta Dinas Koperasi, UMKM dan Ketenagakerjaan Kota Palu. Kehadiran OPD diharapkan dapat membantu menampung dan mengidentifikasi aspirasi masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi.
Reses tersebut mendapat pendampingan dari DPRD Palu, dan dikoordinir Degrita M.K Tobigo, A. Agustiartie Fitryani. T serta Suryani dan Moh. Afandi
