Media Suara Palu– Sekitar 200 hingga 250 orang menggelar aksi unjuk rasa di Tugu Titik Nol Kilometer, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (28/10/2026). Aksi yang bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda itu menjadi momentum bagi mahasiswa untuk mengevaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Aksi tersebut dikoordinasikan oleh Miftahul Fath, selaku koordinator lapangan.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan sejumlah tuntutan terkait persoalan lingkungan, pemerataan pembangunan, pendidikan, kesehatan, akses pangan, hingga keterlibatan militer dalam ranah sipil.
Miftahul Fath mengatakan, aksi tersebut merupakan bagian dari rangkaian evaluasi terhadap jalannya pemerintahan selama dua tahun terakhir. Massa menyoroti besarnya struktur pemerintahan serta hal-hal yang mereka nilai sebagai intervensi militer dalam ranah sipil.
“Momentum ini juga menjadi bagian dari rangkaian evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Kami menyoroti pemerintahan yang gemuk serta intervensi militer dari berbagai elemen dan latar belakang dalam ranah sipil,” ujarnya.
Selain persoalan demokrasi dan tata kelola pemerintahan, massa aksi turut menyoroti penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Mereka mendesak pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional agar penanganannya tidak terbatas pada wilayah atau daerah yang terdampak.
Menurut Miftahul, penanganan karhutla membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat sehingga upaya penanggulangan dapat dilakukan secara lebih menyeluruh dan terkoordinasi.
“Kami juga menuntut agar persoalan karhutla ditetapkan sebagai bencana nasional, bukan hanya menjadi bencana di tingkat daerah,” katanya.
Massa juga menuntut pemerataan kebijakan dan anggaran antara pemerintah pusat dan daerah. Mereka menilai masyarakat di daerah harus mendapatkan manfaat pembangunan yang setara, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
“Kami menuntut agar manfaat kebijakan pemerintah tidak hanya dirasakan oleh segelintir pihak di pusat, tetapi juga masyarakat di daerah. Pendidikan, kesehatan, dan akses pangan harus menjadi perhatian pemerintah,” tegas Miftahul.
Dalam tuntutan lainnya, mahasiswa menyoroti pentingnya pemerataan akses pendidikan, pelayanan kesehatan, dan ketersediaan pangan
