Media Suara Palu, PALU- Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulawesi Tengah, Muhammad Safri, menegaskan bahwa PKB harus hadir memperjuangkan kepentingan masyarakat, khususnya para pekerja yang menghadapi ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di kawasan industri.
Penegasan tersebut disampaikan Safri usai rangkaian kegiatan Orientasi Politik, Pengukuhan Pengurus, dan Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab) PKB yang dilaksanakan di tiga kabupaten, yakni Morowali Utara, Morowali, dan Tojo Una-Una, selama tiga hari pada 28, 29 dan 31 Oktober 2026.
Safri meminta seluruh anggota DPRD dari PKB agar tidak tinggal diam ketika terjadi PHK di wilayah masing-masing. Menurutnya, persoalan ketenagakerjaan merupakan bagian dari tanggung jawab politik PKB dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.
“Anggota DPRD tidak boleh membiarkan terjadi PHK di setiap daerah kita masing-masing. PKB harus bertanggung jawab kalau kemudian ada karyawan di-PHK, karena kita adalah bagian daripada mereka dan mereka adalah bagian daripada kita,” tegasnya di Palu 2/11/26.
Ia mengaku memahami kesulitan ekonomi yang dihadapi masyarakat saat ini. Karena itu, dirinya kerap menyuarakan kritik terhadap persoalan ketenagakerjaan, terutama ketika terjadi PHK di kawasan industri.
Safri menambahkan, perjuangan politik tidak selalu harus berorientasi pada popularitas. Baginya, menyuarakan kepentingan pekerja merupakan bentuk perjuangan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Tidak apa-apa mengatakan itu tidak populis, tetapi inilah sebuah perjuangan yang punya kemanfaatan bagi mereka, teman-teman dan saudara-saudara kita. PKB harus hadir,” ujarnya.
Selain persoalan ketenagakerjaan, Safri juga menyinggung arah perjuangan politik PKB dalam mengawal pemerintahan, baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional. Ia menekankan pentingnya mengawal pembangunan ekonomi yang berpijak pada amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945.
Melalui rangkaian Orientasi Politik, Pengukuhan Pengurus, dan Muskercab tersebut, PKB melaksanakan agenda penguatan organisasi sekaligus membahas arah kerja partai di masing-masing daerah.
