Media Suara Palu, PALU– Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tengah, Agus Yulianto, menegaskan komitmen BPKP dalam mengawal berbagai program strategis pemerintah guna mewujudkan investasi yang berkelanjutan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Agus Yulianto usai kegiatan bertajuk Mengakselerasi Investasi Hijau Menuju Kota Tangguh, Bersih, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan yang berlangsung di Aula BPKP Sulawesi Tengah di Kota Palu, Kamis 9/7/26.
Menurut Agus, BPKP sebagai aparat pengawasan intern pemerintah yang menjalankan tugas langsung dari Presiden memiliki tanggung jawab memastikan seluruh program prioritas pemerintah, baik pusat maupun daerah, berjalan secara efektif, transparan, dan tepat sasaran.
“Yang kami kawal antara lain pengelolaan sampah, akses air bersih, kemudahan investasi, perizinan, serta berbagai program strategis lainnya agar pelaksanaannya berjalan dengan baik,” ujarnya.
Ia menjelaskan, fokus pengawasan BPKP di Sulawesi Tengah disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan daerah. Program yang menjadi prioritas di provinsi ini akan terus didampingi agar memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat.
Selain itu, BPKP juga telah mendampingi Pemerintah Kota Palu dalam evaluasi pengembangan UMKM. Dari hasil evaluasi tersebut, BPKP memberikan sejumlah rekomendasi, di antaranya perbaikan basis data pelaku UMKM dan penyusunan kebijakan yang lebih tepat agar usaha mikro dapat berkembang lebih cepat.
Di sektor pendidikan, BPKP akan mengawal efektivitas penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pengawasan juga mencakup ketersediaan ruang kelas yang layak, laboratorium, ruang guru, serta pemerataan distribusi tenaga pendidik.
Agus mengungkapkan, secara keseluruhan jumlah guru di Sulawesi Tengah sebenarnya telah mencukupi, namun penyebarannya belum merata. Menurutnya, masih banyak guru yang terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sedangkan sekolah-sekolah di daerah terpencil masih kekurangan tenaga pengajar.
Sementara pada sektor kesehatan, BPKP sedang melakukan evaluasi terhadap pemerataan fasilitas kesehatan tingkat pertama. Evaluasi tersebut meliputi kualitas pelayanan, ketersediaan tenaga kesehatan, hingga kelengkapan sarana dan peralatan medis.
“BPKP akan terus memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah agar setiap kebijakan mampu meningkatkan efektivitas program pemerintah sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tutup Agus Yulianto.
