PALU – Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) Sulawesi Tengah, drg. Herry Mulyadi, akhirnya menyampaikan permohonan maaf secara tertulis usai polemik ucapannya yang menyebut jurnalis “bodoh”.
Permintaan maaf itu disampaikan melalui surat resmi tertanggal 5 Mei 2026. Herry mengakui ucapannya merupakan bentuk spontanitas yang tidak tepat diucapkan dalam situasi profesional dan berpotensi menyinggung insan pers.
Dalam keterangannya, ia menjelaskan kata tersebut muncul dalam konteks kebiasaan berbahasa sehari-hari, namun disadari dapat dimaknai sebagai sikap tidak menghormati profesi jurnalis. Ia juga menyatakan penyesalan atas kekhilafan tersebut serta berkomitmen untuk lebih menjaga etika komunikasi sebagai pejabat publik.
Insiden ini sebelumnya terjadi saat seorang jurnalis melakukan konfirmasi terkait persoalan jasa pelayanan tenaga kesehatan usai pelantikan Direktur RSUD Undata di Palu, Senin (4/5/2026). Dalam proses itu, Herry sempat melontarkan kata yang dinilai merendahkan profesi wartawan.
Meski telah menyampaikan permohonan maaf, reaksi keras datang dari sejumlah organisasi pers di Sulawesi Tengah. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Palu, IJTI, PFI, hingga JMSI kompak mengecam pernyataan tersebut dan menilainya sebagai bentuk pelecehan terhadap profesi jurnalis.
Organisasi pers juga mendesak pemerintah daerah untuk mengevaluasi pola komunikasi pejabat publik agar lebih menghargai kerja jurnalistik yang dilindungi undang-undang.
