PALU – Kaki Jembatan IV Ponulele yang masih berdiri kokoh di pesisir Kelurahan Lere kini terancam musnah. Rencana pemerintah merobohkan sisa-sisa yang hancur diterjang tsunami 2018 tersebut memicu reaksi keras dari para aktivis.
Diskusi lepas di pinggir pantai Lere, Minggu (18/1/26), kegelisahan mencuat tajam. Mereka menilai pemerintah terlalu “haus” pada pembangunan fisik baru yang berorientasi beton dan keuntungan, namun buta terhadap nilai sejarah dan memori kolektif warga.
Artefak, Bukan Sekadar Rongsokan
Neni Muhidin, salah satu tokoh yang hadir, menegaskan bahwa sisa jembatan tersebut seharusnya diokupasi menjadi ruang publik yang hidup. Ia mengusulkan agar lokasi tersebut dijadikan ruang instalasi seni atau mural yang mampu menarik perhatian publik dan wisatawan, serupa dengan museum tsunami di daerah lain.
“Mari kita jadikan tempat ini ramai. Jika ini menjadi common sense milik warga, maka dengan sendirinya ia akan bertahan. Saya sudah malas percaya pada pemerintah daerah, jadi kita harus mengokupasi ruang ini duluan dengan kegiatan,” tegas Neni.
Pemerintah Dianggap “Gampang Menyerah”
Yardin, peserta diskusi lainnya, melontarkan kritik pedas terhadap kecenderungan pemerintah yang selalu kalah dalam mempertahankan identitas kota. Ia mendesak adanya langkah konkret, seperti mendatangi Walikota atau Dinas PU, agar suara warga tidak hanya dianggap sebagai “obrolan media sosial”.
“Jangan sampai kita kalah lagi. Seolah-olah sesuatu yang ada betonnya (baru) itu mendatangkan keuntungan, padahal kita kehilangan identitas. Kita butuh langkah riil agar mereka mendengar,” ujar Yardin.
Manfaat Bagi Nelayan dan Budaya
Senada dengan itu, Abdullah menyarankan agar pondasi bagian tengah jembatan lama tetap dipertahankan. Selain sebagai penanda bencana (artefak), sisa pondasi tersebut memiliki fungsi praktis bagi nelayan sebagai pelindung atau jalur keluar masuk perahu.
Anto dari Historia Palu juga menambahkan bahwa pada tahun 2026 ini, kawasan tersebut seharusnya sudah bisa bertransformasi menjadi pusat wisata budaya dan sejarah.
Diskusi itu, menolak penghapusan jejak sejarah. Mereka menuntut agar kaki Jembatan IV tidak dilihat sebagai puing yang mengganggu estetik, melainkan sebagai monumen peringatan agar generasi mendatang tidak lupa bahwa bumi Tadulako pernah diguncang
