Media Suara Palu, PALU— Kinerja Ketua Fraksi PKB DPRD Sulawesi Tengah, Muhamad Safri, semakin mencuri perhatian dalam dinamika politik daerah. Konsistensinya mengawal isu-isu strategis, khususnya menyangkut kepentingan fiskal dan masa depan daerah penghasil tambang, membuat posisi Safri kian menonjol di ruang publik.
Berdasarkan laporan Sulteng Political Visibility Index 2026 yang disebut diterbitkan Radar Celebes Institute (RCI) untuk periode Januari–Agustus 2026, Safri tercatat sebagai salah satu tokoh dengan kenaikan visibilitas politik paling agresif. Dalam daftar 10 tokoh politik berpengaruh di Sulawesi Tengah, Safri berada di peringkat ketujuh dengan skor indeks 80,9 dan mendapat status “Naik Cepat”.
Angka tersebut tidak muncul tanpa sebab. Safri selama ini cukup konsisten menjadikan isu teknokratis yang sering kali sulit dipahami publik sebagai agenda politik yang mudah dibaca dan diperdebatkan. Salah satunya terkait Keputusan Menteri ESDM Nomor 157 Tahun 2026, yang menyangkut posisi daerah pengolah hasil tambang serta implikasinya terhadap kepentingan Morowali dan Morowali Utara.
Tak berhenti pada isu pertambangan, Safri juga aktif menyuarakan persoalan Dana Bagi Hasil (DBH), status daerah penghasil dan daerah pengolah, hingga keadilan fiskal. Sikap tersebut membuat isu yang sebelumnya berada di ruang teknis pemerintahan berubah menjadi perdebatan publik yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat dan daerah.
RCI bahkan mengategorikan Muhamad Safri sebagai “Issue Disruptor” dengan skor bahaya politik 8,2 dari 10. Predikat itu menggambarkan seorang politisi yang dinilai mampu mengganggu pola agenda lama dengan membawa isu teknokratis menjadi agenda politik yang mendapat perhatian luas.
Bagi seorang anggota DPRD, capaian tersebut menunjukkan bahwa kerja politik tidak selalu diukur dari seberapa sering seorang politisi tampil dalam kegiatan seremonial. Konsistensi mengawal persoalan substantif justru dapat membangun daya jangkau politik yang lebih kuat. Dalam konteks Safri, isu keadilan fiskal, pertambangan, DBH dan kepentingan daerah penghasil menjadi modal penting yang memperkuat identitas politiknya.
Laporan tersebut juga menyebut Safri sebagai salah satu dari tiga nama yang dinilai patut dipantau dalam 12–24 bulan mendatang. Jika konsistensi tersebut terus dipertahankan, bukan tidak mungkin posisi Safri akan semakin diperhitungkan dalam konstelasi politik Sulawesi Tengah menuju 2029.
Dengan demikian, kenaikan visibilitas Safri bukan sekadar persoalan angka dalam sebuah indeks. Yang lebih penting adalah bagaimana seorang Ketua Fraksi PKB DPRD Sulawesi Tengah mampu mengubah isu-isu yang selama ini dianggap teknis menjadi perdebatan kepentingan rakyat dan daerah. Di titik inilah kinerja politik Safri mulai menemukan panggungnya—dan sekaligus membuat langkah politiknya semakin layak diperhitungkan.
