Media Suara Palu, MOROWALI UTARA — Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Morowali Utara, Ir. Musda Guntur, MM, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sosialisasi Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Ruang Pola Kantor Bupati Morowali Utara, Selasa (18/8/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Sekda Musda Guntur menjelaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan memberikan program perlindungan jaminan sosial bagi seluruh ASN, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Program tersebut dilaksanakan dengan mekanisme pemotongan iuran yang terintegrasi melalui Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) setiap bulan. Iuran perlindungan tersebut telah dibayarkan untuk periode enam bulan, terhitung sejak Agustus 2026 hingga Januari 2027.
Menurut Musda, kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan bagi ASN, khususnya dalam menghadapi risiko yang berkaitan dengan pekerjaan.
“Sosialisasi ini diadakan untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman serta memberikan pemahaman yang jelas kepada seluruh ASN mengenai tujuan, manfaat, dan pentingnya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Musda.
Ia menambahkan, berdasarkan hasil pertemuan dengan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara berkomitmen menjalankan program perlindungan tenaga kerja secara serius.
Ke depan, program tersebut juga akan diperluas dengan melibatkan sejumlah kelompok tenaga kerja lainnya yang berada di wilayah Kabupaten Morowali Utara.
Adapun manfaat perlindungan yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan antara lain santunan apabila terjadi kecelakaan kerja, baik ringan maupun berat hingga menyebabkan kecacatan. Selain itu, terdapat manfaat berupa beasiswa, perawatan dan pendampingan bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, hingga santunan kematian.
Sekda Morowali Utara berharap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat berpartisipasi aktif dalam mendukung pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan.
Menurutnya, keterlibatan seluruh OPD penting untuk memastikan perlindungan dan jaminan masa depan bagi seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan, Krispen H. Masu, S.STP., M.Si., sejumlah pejabat Eselon II dan III di lingkup Pemda Morowali Utara, serta para camat.
