Palu– Setelah hampir tiga dekade sejak peletakan batu pertama pada 20 Juli 1995, Vihara Karuna Dipa akhirnya diresmikan pada Minggu (16/11/2025). Momen bersejarah itu berlangsung khidmat dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita oleh Ketua Umum (Sanghanayaka) Dewan Pimpinan Sangha Theravada Indonesia (STI), Bhikkhu Sri Subhapanno, Mahāthera, serta Wakil Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), dr. Reny Lamadjido. Keduanya didampingi Ketua Yayasan Karuna Dipa, Wijaya Chandra, para bhikkhu Sangha, tokoh pemerintahan, lintas agama, dan umat Buddha dari berbagai daerah.
Ketua Umum STI, Bhikkhu Sri Subhapanno, Mahāthera, dalam sambutannya menegaskan bahwa peresmian ini memiliki nilai historis dan spiritual yang sangat mendalam.
“Peletakan batu pertama vihara ini dilakukan 30 tahun lalu oleh generasi pertama. Ini sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa sehingga generasi kedua yang meresmikan—yakni anak dari Hermanto Chandra, yaitu Wijaya Chandra, dan anak dari Gubernur Abdul Aziz Lamadjido, yaitu dr. Reny Lamadjido,” ungkapnya.
Bhante Subhapanno juga menyoroti tiga keunggulan umat Buddha di Palu. Pertama, sebelum membangun vihara, mereka lebih dahulu mendirikan sekolah sebagai sarana pendidikan.
“Mendirikan institusi pendidikan bukan hal mudah. Tidak apa-apa peresmian vihara terlambat, karena umat Buddha di Palu sudah membangun fondasi yang kuat,” ujarnya.
Kedua, Vihara Karuna Dipa berdiri bukan hanya sebagai rumah ibadah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan lahiriyah dan batiniah, kegiatan sosial lintas iman, dan ruang puja bakti.
Ketiga, keberadaan vihara ini diharapkan memberi manfaat luas bagi negara, daerah, dan masyarakat.
“Mudah-mudahan umat Buddha Palu yang semakin dewasa dapat terus berkembang dan memberikan dedikasi terbaik bagi bangsa,” tutupnya.
Sementara itu, Ketua Yayasan Karuna Dipa, Wijaya Chandra, mengingatkan sejarah panjang pembangunan vihara tersebut. Setelah peletakan batu pertama di lahan 3.358 meter persegi pada tahun 1995, pembangunan berlangsung bertahap hingga berdiri megah di atas lahan sekitar 1,4 hektar, dengan arsitektur bercorak Souraja sebagai apresiasi terhadap budaya lokal. Ia juga berharap pemerintah membantu pengadaan penyuluh dan guru agama Buddha PNS yang hingga kini masih minim di Sulteng.
Wakil Gubernur Sulteng, dr. Reny Lamadjido, yang hadir mewakili Gubernur, turut menguatkan makna emosional dari peresmian ini.
“Hari ini adalah hari berbahagia, karena dulu ayah saya yang melakukan peletakan batu pertama, dan kini saya yang meresmikan,” ujarnya.
Atas nama Pemprov, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang membangun vihara tersebut.
“Umat Buddha di Sulteng walaupun kecil jumlahnya, tetapi kompak dan jauh lebih maju. Buktinya, ada sekolah dan vihara yang begitu megah ini,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa Sulteng adalah wilayah majemuk yang hidup rukun dan damai sesuai falsafah Nosarara Nosabatutu—bersaudara dan bersatu.
“Kita semua harus merawat harmoni ini dan menjadikan perbedaan sebagai rahmat,” katanya.
Kini, Vihara Karuna Dipa berdiri sebagai pusat aktivitas keagamaan umat Buddha Theravada di Palu dan sekitarnya. Kawasan vihara dilengkapi candi, Dhammasala, taman Lumbini, dan fasilitas pendidikan naungan Yayasan Karuna Dipa—menjadikannya simbol moderasi beragama, pendidikan, dan keberagaman di Kota Palu.
