Media Suara Palu – Pemerintah Kabupaten Morowali Utara terus memperkuat komitmennya dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja, baik di sektor formal maupun informal. Komitmen tersebut dibahas dalam rapat koordinasi tindak lanjut kerja sama antara Pemkab Morowali Utara dan BPJS Ketenagakerjaan di Gedung BPJS Ketenagakerjaan, Jakarta, Jumat (3/7/2026).
Rapat tersebut dihadiri Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Abraham Lahabato, Deputi Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan beserta jajaran, perwakilan Kantor Wilayah Sulawesi dan Maluku, serta sejumlah pejabat BPJS Ketenagakerjaan. Dari Pemkab Morowali Utara, Bupati Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, MARS hadir didampingi Sekretaris Daerah Ir. Musda Guntur, MM.
Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas langkah strategis memperluas cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, termasuk penguatan kolaborasi dengan jaringan Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (PERISAI) agar layanan dapat menjangkau masyarakat hingga tingkat desa dan kecamatan.
Bupati Delis Julkarson Hehi menegaskan, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan hak seluruh pekerja yang harus dipenuhi seiring meningkatnya investasi dan aktivitas ekonomi di Morowali Utara.
“Pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan peningkatan perlindungan bagi para pekerja. Kami ingin memastikan setiap pekerja di Morowali Utara memiliki rasa aman dalam bekerja karena terlindungi oleh jaminan sosial ketenagakerjaan,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pemkab Morowali Utara akan mengoptimalkan peran agen PERISAI untuk menjangkau pekerja rentan, petani, nelayan, pelaku UMKM, hingga pekerja sektor informal yang selama ini belum terlayani secara maksimal.
Selain memperluas kepesertaan, pemerintah daerah juga akan melakukan harmonisasi regulasi dan memperkuat dukungan kebijakan serta penganggaran agar program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat berjalan secara berkelanjutan.
Melalui sinergi tersebut, Pemkab Morowali Utara berharap cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan terus meningkat, akses layanan semakin mudah hingga wilayah terpencil, serta mampu mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Sumber: MCDD
