Media Suara Palu, Palu– Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, dr Syahriar, M.Kes, mendorong pemerintah kabupaten dan kota mengalokasikan anggaran untuk pengadaan mobil jenazah di setiap kecamatan.
Menurutnya, keberadaan mobil jenazah penting untuk menghindari kendala pelayanan dan persoalan sosial yang masih kerap terjadi di masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Syahriar di Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Selasa (2/6/2026), sebelum agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam kesempatan itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Syahriar menanggapi kasus pengangkutan jenazah balita menggunakan sepeda motor di Kecamatan Bulagi, Kabupaten Banggai Kepulauan, yang menjadi perhatian publik dalam beberapa hari terakhir.
Menurutnya, ambulans pasien dan ambulans jenazah memiliki fungsi yang berbeda. Selain diatur secara khusus, penggunaan ambulans pasien untuk mengangkut jenazah juga sering menimbulkan persoalan psikologis di tengah masyarakat.
“Secara aturan memang berbeda. Bahkan dari sisi fisik dan warna juga berbeda. Ambulans pasien sebenarnya bisa digunakan untuk mengangkut jenazah, tetapi di beberapa daerah ada budaya masyarakat yang merasa trauma jika ambulans yang pernah mengangkut jenazah digunakan kembali untuk membawa pasien,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa idealnya setiap kecamatan memiliki sedikitnya satu unit mobil jenazah. Namun, keterbatasan kemampuan keuangan daerah masih menjadi tantangan dalam memenuhi kebutuhan tersebut.
Terkait peristiwa di Banggai Kepulauan,
Syahriar mengatakan pihak keluarga korban tidak pernah melapor kepada puskesmas maupun dinas kesehatan setempat. Berdasarkan hasil penelusuran, komunikasi hanya dilakukan dengan pemerintah desa yang mengelola ambulans desa.
“Setelah kami telusuri, keluarga hanya berhubungan dengan pihak desa. Informasinya mereka diminta mengganti biaya bahan bakar, tetapi keluarga tidak bersedia sehingga akhirnya jenazah diangkut menggunakan sepeda motor,” katanya.
Meski demikian, Syahriar menekankan pentingnya empati dari seluruh pihak dalam menghadapi persoalan kemanusiaan. Ia berharap seluruh pemangku kepentingan, baik di sektor kesehatan maupun di luar sektor kesehatan, dapat membantu mencarikan solusi ketika masyarakat menghadapi kondisi serupa.
Ia juga mengaku telah berkoordinasi dengan kepala dinas kesehatan kabupaten dan kepala puskesmas terkait kejadian tersebut. Hasilnya, pihak puskesmas disebut tidak mengetahui adanya permintaan bantuan dari keluarga korban.
Untuk mencegah kejadian serupa terulang, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah telah mengingatkan seluruh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dan kepala puskesmas agar lebih proaktif membantu masyarakat serta mencari alternatif solusi jika menghadapi kendala di lapangan.
Syahriar berharap pengadaan mobil jenazah dapat masuk dalam perencanaan anggaran pemerintah daerah pada 2027. Namun, ia mengakui kondisi fiskal daerah saat ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kemungkinan adanya pengurangan anggaran dari pemerintah pusat.
“Kalau bisa lebih cepat melalui perubahan anggaran tentu lebih baik,” pungkasnya.
