Media Suara Palu , JAKARTA- Ketua Harian Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) yang juga Bupati Morowali Utara, Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, MARS, memimpin delegasi AKPSI dalam audiensi strategis bersama Dewan Energi Nasional (DEN) di Gedung Sekretariat Jenderal DEN, Jakarta Selatan, Selasa (2/6/2026).
Pertemuan tersebut membahas sinkronisasi kebijakan hilirisasi sawit nasional, percepatan implementasi mandatori biodiesel menuju B50, serta penguatan hak fiskal daerah melalui skema Dana Bagi Hasil (DBH) sawit yang dinilai perlu lebih proporsional dan berkeadilan bagi daerah penghasil.
Delegasi AKPSI diterima langsung oleh Anggota DEN unsur Pemangku Kepentingan Kalangan Industri periode 2026–2030, Dr. Ir. Satya Widya Yudha, M.Sc., Ph.D., bersama jajaran Sekretariat Jenderal DEN.
Delis Julkarson Hehi menegaskan daerah penghasil sawit memiliki peran strategis dalam menopang ketahanan dan kemandirian energi nasional. Menurutnya, hilirisasi sawit dan program biodiesel tidak hanya mendukung sektor energi, tetapi juga berpotensi meningkatkan kesejahteraan petani sawit rakyat dan memperkuat perekonomian daerah.
“Daerah penghasil sawit bukan hanya penyedia bahan baku energi nasional, tetapi juga garda terdepan keberhasilan transisi energi hijau Indonesia. Karena itu, keadilan fiskal, stabilitas harga sawit rakyat, dan keterlibatan aktif daerah harus menjadi prioritas bersama,” ujar Delis.
Ia menambahkan, AKPSI mendukung penuh kebijakan Pemerintah Pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong transformasi energi menuju implementasi B50 dan pencapaian target Net Zero Emission 2050.
Menurut Delis, sinergi lintas sektor menjadi kunci agar kebijakan energi berbasis sawit tidak hanya berorientasi pada target nasional, tetapi juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat di daerah penghasil.
Dalam audiensi tersebut, AKPSI menyampaikan sejumlah usulan strategis, antara lain optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pengelolaan lahan sawit Agrinas untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penyelesaian ketidakpastian hukum terkait Hak Guna Usaha (HGU), hingga penguatan kerja sama transisi energi melalui rencana penandatanganan nota kesepahaman (MoU) bersama DEN.
AKPSI juga menyatakan kesiapan daerah anggota mendukung target pengembangan 100 gigawatt energi baru terbarukan melalui penyediaan lahan potensial untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) serta energi berbasis biomassa sawit.
Audiensi menghasilkan empat poin kesepakatan strategis yang akan segera ditindaklanjuti kedua belah pihak. Salah satunya komitmen DEN menjembatani koordinasi antara AKPSI dan Kementerian Pertanian guna memperkuat pengawasan harga sawit rakyat dan meningkatkan produktivitas perkebunan.
Selain itu, DEN bersama AKPSI akan membangun koordinasi dengan PT Agrinas Palma Nusantara (APN) untuk menjamin kesiapan pasokan bahan baku biodiesel menuju implementasi B50. DEN juga siap memfasilitasi koordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait evaluasi formula DBH sawit agar lebih transparan, proporsional, dan berkeadilan bagi daerah penghasil.
Anggota DEN Satya Widya Yudha menyambut positif langkah proaktif AKPSI dalam mendukung percepatan transisi energi nasional. Menurutnya, kesiapan daerah dalam menyediakan pasokan bahan baku menjadi faktor penting keberhasilan roadmap biodiesel nasional dari B40 menuju B50.
“Keterlibatan aktif daerah penghasil sawit sangat menentukan keberhasilan agenda kemandirian energi nasional yang berkelanjutan,” ujarnya.
Turut hadir dalam audiensi tersebut Bupati Buol H. Risharyudi Triwibowo selaku Wakil Sekretaris Jenderal AKPSI, Bupati Seruyan Ahmad Selanorwanda selaku Ketua Wilayah Kalimantan AKPSI, Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani selaku Bendahara III AKPSI, Dewan Penasehat AKPSI Jakobus K. Marlo, serta jajaran Sekretariat AKPSI.
Informasi ini dikutip dari Media Center Delis & Djira
