Media Suara Palu, PALU – Langkah Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, yang berhasil menghimpun dana Corporate Social Responsibility (CSR) senilai Rp355 miliar dari 16 perusahaan tambang untuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan di sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah mendapat apresiasi dari Sekretaris Komisi III DPRD Sulawesi Tengah, Muhammad Safri.
Menurutnya, terobosan tersebut menunjukkan kepemimpinan yang adaptif dan mampu menghadirkan solusi di tengah keterbatasan fiskal yang sedang dihadapi pemerintah daerah akibat kebijakan efisiensi anggaran.
“Ini patut diapresiasi. Di tengah ruang fiskal yang terbatas, pemerintah provinsi mampu membangun komunikasi dan kolaborasi dengan dunia usaha untuk memastikan pembangunan tetap berjalan. Yang paling penting, manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat,” kata Safri dalam rilisnya, Jumat (12/6/2026).
Safri menilai, pemanfaatan dana CSR untuk pembangunan infrastruktur strategis merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang sejalan dengan kebutuhan daerah. Kehadiran perusahaan tambang memang sudah seharusnya memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasional maupun bagi pembangunan daerah secara lebih luas.
Safri mengatakan, pembangunan ruas jalan Towi-Kolonodale dan Buleleng-Matarape merupakan kebutuhan mendesak karena berkaitan langsung dengan aksesibilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, serta pertumbuhan ekonomi daerah.
“Perbaikan infrastruktur jalan akan membuka konektivitas antarwilayah, memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat, dan pada akhirnya mendorong pemerataan pembangunan. Karena itu, keterlibatan dunia usaha melalui CSR harus dipandang sebagai investasi sosial bagi kemajuan Sulawesi Tengah,” ujarnya.
Namun demikian, Safri memandang bahwa pengelolaan dana CSR harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Masyarakat, berhak mengetahui perusahaan mana saja yang terlibat, besaran kontribusi yang diberikan, mekanisme pelaksanaan program, hingga bagaimana proses pengawasan terhadap kualitas pekerjaan di lapangan.
“Apresiasi harus dibarengi dengan tata kelola yang baik. Publik perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai siapa yang terlibat, bagaimana mekanisme pelaksanaannya, serta sejauh mana pengawasan dilakukan agar pembangunan benar-benar memberikan hasil yang optimal,” tegasnya.
Safri juga berharap program CSR tidak sekadar dipahami sebagai pemenuhan kewajiban administratif perusahaan, melainkan menjadi wujud nyata tanggung jawab sosial yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah yang selama ini turut menopang aktivitas industri pertambangan.
“Daerah penghasil dan masyarakat di sekitar kawasan industri harus merasakan dampak positif dari keberadaan investasi. CSR tidak boleh berhenti sebagai formalitas, tetapi harus menjadi instrumen pembangunan yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” katanya.
Ia menegaskan, DPRD Sulawesi Tengah akan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan pelaksanaan pembangunan jalan tersebut berjalan sesuai perencanaan, memenuhi standar kualitas, serta tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
“DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan agar pelaksanaan pembangunan jalan ini sesuai dengan perencanaan, memenuhi standar kualitas, serta tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha harus tetap berada dalam koridor tata kelola yang baik demi memastikan setiap rupiah yang digunakan benar-benar kembali untuk kesejahteraan rakyat Sulawesi Tengah,” tandas Safri.
Safri berharap model kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha seperti ini dapat terus diperkuat, tidak hanya pada sektor infrastruktur jalan, tetapi juga untuk mendukung program-program prioritas lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, dan pemberdayaan masyarakat.
“Semangat gotong royong antara pemerintah dan pelaku usaha inilah yang perlu terus dijaga. Ketika semua pihak memiliki komitmen yang sama untuk membangun daerah, tantangan seberat apa pun dapat dihadapi bersama demi kepentingan rakyat Sulawesi Tengah,” pungkasnya.
