Media Suara Palu, PALU – Anggota DPRD Kota Palu dari Fraksi PKS, Nurhalis Nur, meminta aparatur Pemerintah Kota Palu lebih responsif dalam menindaklanjuti komunikasi terkait kepentingan masyarakat.
Hal itu disampaikan Nurhalis melalui interupsi dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Palu, Kamis (1/10/2026). Ia menyoroti masih adanya aparatur wilayah dan organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai sulit dihubungi ketika anggota DPRD melakukan koordinasi terkait aspirasi masyarakat.
Nurhalis juga menyinggung ketidakhadiran sejumlah lurah dan camat dalam kegiatan reses anggota DPRD.
“Saya mohon maaf dan harus menyampaikan bahwa masih ada oknum aparatur kita yang sulit dihubungi, bahkan ada lurah dan camat yang tanpa alasan tidak menghadiri reses anggota DPRD,” tegas Nurhalis dalam forum paripurna.
Menurutnya, kehadiran aparatur dalam kegiatan reses penting karena berkaitan langsung dengan penyampaian aspirasi warga, termasuk Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dan hasil reses masyarakat.
Ia menegaskan, permintaan agar komunikasi diperbaiki bukan untuk kepentingan pribadi maupun meminta perlakuan khusus.
“Saya pribadi tidak pernah meminta diistimewakan, tetapi untuk urusan masyarakat, tolong direspons,” ujarnya.
Selain aparatur Pemkot Palu, Nurhalis turut meminta jajaran Sekretariat DPRD dan Bagian Humas DPRD meningkatkan responsivitas, terutama dalam koordinasi komunikasi dengan media.
“Begitu juga jajaran Sekretariat DPRD dan Bagian Humas, tolong dicatat agar lebih responsif saat kita berkoordinasi terkait komunikasi media, karena semua ini demi kepentingan dan kemajuan masyarakat Kota Palu,” tambahnya.
Meski menyampaikan kritik, Nurhalis tetap mengapresiasi capaian pembangunan Pemerintah Kota Palu dalam momentum HUT ke-48 Kota Palu.
Ia berharap kritik tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kemitraan antara DPRD, Pemkot Palu, OPD, aparatur kewilayahan dan Sekretariat DPRD agar pelayanan serta penyaluran aspirasi masyarakat dapat berjalan lebih efektif.
