Palu — Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Muhammad Safri, menegaskan bahwa penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) merupakan solusi strategis untuk menghentikan praktik pertambangan tanpa izin (PETI) sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat penambang di Poboya, Kota Palu.
Safri menyampaikan hal tersebut saat menemui langsung warga yang menggelar aksi damai. Kehadirannya, kata Safri, merupakan bentuk tanggung jawab wakil rakyat untuk mendengar aspirasi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari sektor pertambangan.
Menurut Safri, aktivitas PETI tidak hanya berhadapan dengan persoalan hukum, tetapi juga menyimpan risiko besar terhadap keselamatan manusia dan lingkungan. Ia menyebut, wilayah Poboya berada sangat dekat dengan pemukiman warga, sehingga aktivitas tambang yang tidak tertata berpotensi menjadi ancaman serius bagi ratusan ribu penduduk Kota Palu.
“Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Kita tidak ingin ada korban jiwa atau kerusakan lingkungan yang lebih luas akibat tambang yang tidak dikelola dengan baik,” ujarnya.
Safri menekankan, WPR bukanlah upaya melegalkan kerusakan, melainkan jalan tengah agar aktivitas tambang rakyat bisa berjalan tertib, aman, dan bertanggung jawab. Dengan adanya WPR, masyarakat dapat bekerja secara legal, mendapatkan pembinaan, serta menerapkan standar keselamatan dan perlindungan lingkungan.
Ia juga mengingatkan warga agar tidak mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang mengambil keuntungan dari situasi ilegal, sementara risiko terbesar justru ditanggung oleh masyarakat penambang.
Lebih jauh, Safri menjelaskan bahwa DPRD Sulawesi Tengah telah mendorong pemerintah daerah dan pusat untuk melakukan penataan wilayah pertambangan, termasuk mengusulkan penciutan wilayah izin usaha pertambangan agar dapat dialokasikan sebagai WPR.
“Tujuan kita sederhana, masyarakat bisa bekerja dengan tenang, lingkungan tetap terjaga, dan hukum dihormati,” kata Safri.
Ia berharap, dialog antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat terus dibuka agar solusi yang dihasilkan benar-benar berpihak pada keselamatan dan kesejahteraan bersama.
