PALU – Ketua Fraksi PKB DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Muhammad Safri, bereaksi keras terhadap pernyataan Bupati Morowali Utara, Delis Julkarson Hehi, yang mengibaratkan dirinya sebagai “pengemis” di kementerian akibat pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) lebih dari Rp600 miliar.
Safri menilai penggunaan diksi “pengemis” dan “tebal muka” bukanlah bentuk kerendahan hati, melainkan justru mencederai marwah pemerintah daerah dan masyarakat Morowali Utara. Ia juga menyebut pernyataan tersebut sebagai cerminan lemahnya posisi tawar daerah di hadapan pemerintah pusat.
“Sangat ironis dan memalukan. Morowali Utara adalah daerah kaya sumber daya alam yang berkontribusi besar terhadap negara. Namun, Bupatinya justru memosisikan diri seperti pengemis. Ini bukan soal tebal muka, tapi soal ketidakmampuan membangun diplomasi politik yang bermartabat,” tegas Safri kepada awak media, Rabu (22/4/2026).
Safri menolak narasi “tebal muka” yang diklaim sebagai bentuk pengorbanan demi rakyat. Menurutnya, memperjuangkan kepentingan daerah seharusnya dilakukan melalui pendekatan diplomasi yang cerdas, strategis, dan elegan, bukan dengan retorika yang merendahkan posisi daerah itu sendiri.
“Ini bukan soal keberanian, tetapi bagaimana menjaga kehormatan institusi dan memperjuangkan hak daerah secara terhormat,” ucap legislator asal Dapil Morowali – Morut tersebut.
Safri menegaskan bahwa Dana Bagi Hasil merupakan hak konstitusional daerah penghasil, bukan bentuk belas kasihan dari pemerintah pusat. Karena itu, ia menyayangkan jika narasi yang muncul justru memperlihatkan mentalitas ketergantungan.
“Pernyataan ‘seperti pengemis’ sangat tidak elok disampaikan oleh seorang kepala daerah. Itu justru merendahkan martabat pemerintah daerah di mata publik,” ujar Sekretaris Komisi III tersebut.
Menurut Safri, pemotongan DBH yang mencapai lebih dari Rp600 miliar memang menjadi persoalan serius. Namun, ia mengingatkan bahwa kondisi tersebut tidak bisa disikapi dengan keluhan terbuka yang cenderung dramatis, melainkan harus dihadapi dengan strategi politik yang matang dan terukur.
“Keluhan di ruang publik tidak akan menyelesaikan masalah. Yang dibutuhkan adalah kemampuan negosiasi, lobi yang kuat, serta konsolidasi politik antara daerah, provinsi, dan pusat. Pernyataan emosional justru berpotensi memperlemah posisi tawar daerah,” katanya.
Ia juga menyoroti dampak pemotongan tersebut terhadap APBD Morowali Utara yang turun drastis dari Rp1,6 triliun menjadi sekitar Rp1 triliun. Kondisi ini, menurutnya, harus menjadi momentum evaluasi terhadap ketergantungan fiskal daerah pada transfer pusat.
“Ini menunjukkan struktur fiskal daerah masih rapuh. Ketika transfer pusat berkurang, daerah langsung terguncang. Ke depan, pemerintah daerah harus lebih serius membangun kemandirian fiskal, tidak hanya bergantung pada DBH,” jelasnya.
Lebih jauh, Safri menegaskan bahwa perjuangan anggaran tetap penting, namun harus dilakukan dengan pendekatan yang bermartabat dan berstrategi, bukan dengan retorika yang berpotensi menimbulkan persepsi negatif.
“Memperjuangkan rakyat adalah kewajiban, tetapi caranya tidak boleh menurunkan wibawa pemerintah daerah. Kita butuh kepemimpinan yang tegas, strategis, dan elegan, bukan yang membangun citra seolah-olah daerah tidak memiliki daya,” tandasnya.
Ia pun mendorong Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengambil peran lebih aktif dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah pusat, agar persoalan serupa tidak terus berulang.
“Ini bukan hanya urusan Morowali Utara, tetapi menyangkut keadilan fiskal bagi daerah. Semua pihak harus bergerak, dengan cara yang tepat dan bermartabat,” pungkas Safri. (*)
